Pepadun Post

Berita Utama

Peristiwa

Showbiz


Foto

Video

HKN ke-62, Pemprov Lampung Tekankan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan

Bandar Lampung --- Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan bertindak sebagai Pembina Upacara pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Provinsi Lampung yang berlangsung di Lapangan Korpri, Selasa (17/11/2026). 

​Dalam upacara yang diikuti oleh jajaran Forkopimda serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tersebut, Sekdaprov Marindo Kurniawan membacakan sambutan tertulis Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin.

​Melalui sambutannya, Menteri Kesehatan menegaskan kembali prinsip paling mendasar dalam pembangunan kesehatan nasional tahun ini, yakni "Sehat untuk Semua", yang menempatkan kesehatan sebagai hak fundamental bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

​"Tahun ini kita kembali menegaskan prinsip paling mendasar, Sehat untuk Semua. Artinya kesehatan adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal di mana pun mereka tinggal," ujar Sekdaprov Marindo saat membacakan amanat Menkes.

​Pemerintah saat ini tengah menjalankan transformasi kesehatan secara mendasar dengan menggeser paradigma dari mengobati orang sakit menjadi gerakan aktif menjaga masyarakat tetap sehat. Hal ini diwujudkan melalui tiga pijakan utama, yakni mencegah sebelum sakit, mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap, serta menjamin kualitas hidup yang lebih baik.

​"Saat ini kita sedang melakukan transformasi secara mendasar, bergeser dari pola lama yang hanya menunggu orang jatuh sakit menjadi gerakan aktif menjaga orang sehat tetap sehat. Inilah semangat utama di balik Cek Kesehatan Gratis atau CKG," lanjutnya.

​Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 1 November 2026, program CKG telah menjangkau lebih dari 114 juta penduduk di seluruh kabupaten/kota. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan lebih dari 8 juta warga mengidap hipertensi maupun diabetes tanpa gejala, serta lebih dari 700.000 kasus tuberkulosis (TB) berhasil terdeteksi secara aktif dengan tingkat kepatuhan pengobatan mencapai 90 persen guna mengejar target Indonesia Bebas TB pada tahun 2030.

​Selain deteksi dini, edukasi pencegahan penyakit kronis juga didorong melalui inovasi pelabelan gizi Nutri-Level untuk mengendalikan konsumsi gula berlebih, serta penyediaan kalkulator Nutri-Level gratis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

​Guna menopang upaya preventif tersebut, pemerintah terus memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia kesehatan. Langkah ini mencakup rencana pembangunan hampir 2.000 Puskesmas baru dan renovasi lebih dari 8.000 Puskesmas, peningkatan kelas 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari kelas D menjadi kelas C di wilayah akses sulit, hingga percepatan pemenuhan dokter spesialis melalui program Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) yang memprioritaskan putra-putri daerah. Dari sisi perlindungan finansial, cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga terus diperkuat dengan menjangkau 284 juta jiwa atau setara 98 persen penduduk Indonesia.

​Menutup sambutan Menteri Kesehatan, Sekdaprov Marindo menekankan bahwa keberhasilan transformasi sistem kesehatan tidak semata-mata diukur dari pembangunan fisik, melainkan dari dampak nyata terhadap produktivitas masyarakat.

​"Pada akhirnya, keberhasilan transformasi sistem kesehatan bukan hanya diukur dari banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang dibangun, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang disiapkan, atau masyarakat yang diperiksa kesehatannya, tetapi diukur dari semakin banyaknya rakyat Indonesia yang dapat hidup sehat, produktif, dan berkualitas," pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Sekdaprov didampingi jajaran Forkopimda menyerahkan penghargaan di bidang kesehatan, diantaranya penghargaan bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, penghargaan bidang surveilans dan imunisasi, penghargaan bidang penyakit menular dan penghargaan bidang pelayanan kesehatan. (Pemerintah Provinsi Lampung).

HKN ke-62, Pemprov Lampung Tekankan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan


Bandar Lampung --- Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan bertindak sebagai Pembina Upacara pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Provinsi Lampung yang berlangsung di Lapangan Korpri, Selasa (17/11/2026). 

​Dalam upacara yang diikuti oleh jajaran Forkopimda serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tersebut, Sekdaprov Marindo Kurniawan membacakan sambutan tertulis Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin.

​Melalui sambutannya, Menteri Kesehatan menegaskan kembali prinsip paling mendasar dalam pembangunan kesehatan nasional tahun ini, yakni "Sehat untuk Semua", yang menempatkan kesehatan sebagai hak fundamental bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

​"Tahun ini kita kembali menegaskan prinsip paling mendasar, Sehat untuk Semua. Artinya kesehatan adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal di mana pun mereka tinggal," ujar Sekdaprov Marindo saat membacakan amanat Menkes.

​Pemerintah saat ini tengah menjalankan transformasi kesehatan secara mendasar dengan menggeser paradigma dari mengobati orang sakit menjadi gerakan aktif menjaga masyarakat tetap sehat. Hal ini diwujudkan melalui tiga pijakan utama, yakni mencegah sebelum sakit, mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap, serta menjamin kualitas hidup yang lebih baik.

​"Saat ini kita sedang melakukan transformasi secara mendasar, bergeser dari pola lama yang hanya menunggu orang jatuh sakit menjadi gerakan aktif menjaga orang sehat tetap sehat. Inilah semangat utama di balik Cek Kesehatan Gratis atau CKG," lanjutnya.

​Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 1 November 2026, program CKG telah menjangkau lebih dari 114 juta penduduk di seluruh kabupaten/kota. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan lebih dari 8 juta warga mengidap hipertensi maupun diabetes tanpa gejala, serta lebih dari 700.000 kasus tuberkulosis (TB) berhasil terdeteksi secara aktif dengan tingkat kepatuhan pengobatan mencapai 90 persen guna mengejar target Indonesia Bebas TB pada tahun 2030.

​Selain deteksi dini, edukasi pencegahan penyakit kronis juga didorong melalui inovasi pelabelan gizi Nutri-Level untuk mengendalikan konsumsi gula berlebih, serta penyediaan kalkulator Nutri-Level gratis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

​Guna menopang upaya preventif tersebut, pemerintah terus memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia kesehatan. Langkah ini mencakup rencana pembangunan hampir 2.000 Puskesmas baru dan renovasi lebih dari 8.000 Puskesmas, peningkatan kelas 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari kelas D menjadi kelas C di wilayah akses sulit, hingga percepatan pemenuhan dokter spesialis melalui program Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) yang memprioritaskan putra-putri daerah. Dari sisi perlindungan finansial, cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga terus diperkuat dengan menjangkau 284 juta jiwa atau setara 98 persen penduduk Indonesia.

​Menutup sambutan Menteri Kesehatan, Sekdaprov Marindo menekankan bahwa keberhasilan transformasi sistem kesehatan tidak semata-mata diukur dari pembangunan fisik, melainkan dari dampak nyata terhadap produktivitas masyarakat.

​"Pada akhirnya, keberhasilan transformasi sistem kesehatan bukan hanya diukur dari banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang dibangun, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang disiapkan, atau masyarakat yang diperiksa kesehatannya, tetapi diukur dari semakin banyaknya rakyat Indonesia yang dapat hidup sehat, produktif, dan berkualitas," pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Sekdaprov didampingi jajaran Forkopimda menyerahkan penghargaan di bidang kesehatan, diantaranya penghargaan bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, penghargaan bidang surveilans dan imunisasi, penghargaan bidang penyakit menular dan penghargaan bidang pelayanan kesehatan.

Pemprov Lampung Percepat Perbaikan Jalan, Akses Warga Seputih Mataram ke Bandar Jaya Makin Lancar

Lampung Tengah – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meninjau progres rekonstruksi ruas jalan Bandar Jaya–Mandala di Kampung Bumi Setia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Senin (16/11/2026). 

Penanganan ruas jalan sepanjang 11 kilometer dengan total alokasi anggaran Rp100 miliar tersebut kini telah mencapai progres 80 persen dan diharapkan dapat memangkas waktu tempuh yang semula dua jam menjadi satu jam perjalanan.

Dari total panjang keseluruhan ruas 35 kilometer, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan rekonstruksi sepanjang 11 kilometer pada tahun anggaran 2026, yang terdiri atas 10 kilometer perkerasan beton (rigid pavement) dan 1 kilometer perkerasan aspal di dua segmen, termasuk kawasan Karang Indah yang ditargetkan rampung sepenuhnya pada Desember 2026.

Gubernur menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur jalan merupakan prioritas utama Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta menekan biaya distribusi logistik pertanian. 

Gubernur juga memastikan sisa kerusakan sepanjang dua kilometer pada STA 31 hingga STA 37 akan dituntaskan pada tahun 2027.

"Alhamdulillah, jalan yang sudah dinanti masyarakat selama bertahun-tahun ini sekarang sudah jauh lebih baik. Jika sebelumnya dari sini menuju Bandar Jaya memakan waktu hingga dua jam, sekarang cukup satu jam menggunakan mobil, bahkan setengah jam dengan sepeda motor. Untuk sisa dua kilometer ke depan, sudah kita alokasikan sekitar Rp20 miliar agar tuntas seluruhnya pada 2027," ujar Gubernur di sela-sela peninjauan.

Dalam pengecekan teknis di lapangan Gubernur bersama jajaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) serta pelaksana proyek, memeriksa ketebalan konstruksi jalan yang mencapai total 40 sentimeter terdiri atas 30 hingga 31 sentimeter beton rigid dan 10 sentimeter lapisan pondasi bawah (lean concrete) dengan estimasi usia ketahanan minimal 20 tahun.

Gubernur menginstruksikan jajaran teknis untuk menjaga presisi pengerjaan, mulai dari pemadatan menggunakan vibrator agar tidak terjadi segregasi material, pemotongan segmen (cutting) tepat waktu maksimal empat jam pascapengecoran guna mencegah keretakan, hingga kerapian pengisian sealant dan pemasangan tembok penahan tanah (TPT).

Gubernur juga mengingatkan aparatur kampung dan masyarakat agar bergotong royong membersihkan saluran drainase menjelang puncak musim hujan, mengingat genangan air merupakan faktor utama pemicu kerusakan jalan. Selain itu, merespon aspirasi warga terkait kerusakan jalan lingkungan yang sempat dijadikan jalur alternatif selama perbaikan berlangsung, Pemerintah Provinsi Lampung akan membantu penanganan jalan kampung sepanjang satu kilometer melalui skema karya bakti bersama TNI, disertai pemeliharaan rutin (patching) pada sejumlah titik berlubang menuju arah Bandar Jaya.

Usai meninjau konstruksi jalan, Gubernur didampingi Bupati Lampung Tengah berdialog dengan Kepala Kampung Bumi Setia Mataram, Kepala Dusun Wasono, serta warga setempat mengenai penguatan sektor pertanian. 

Menanggapi kondisi lahan pertanian warga seluas lebih dari 600 hektare yang sebagian beralih fungsi dari padi ke singkong dan jagung akibat kendala irigasi, Gubernur berkomitmen menghadirkan program hilirisasi pascapanen pada tahun 2027.

Pemerintah Provinsi Lampung akan menyalurkan  alat pengolahan hasil pertanian yang dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yakni mesin pengering gabah (dryer), mesin penggilingan padi (rice milling unit) berkapasitas 1 ton per jam dengan target produksi 5 hingga 7 ton beras per hari, serta mesin pembuat pakan ayam mandiri berbahan baku jagung lokal. (Pemerintah Provinsi Lampung).

Gubernur Mirza: Masjid Harus Menjadi Jantung Peradaban dan Pusat Pelayanan Sosial Masyarakat

Lampung Tengah – Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi harus dihidupkan sebagai jantung peradaban kampung, ruang pendidikan akhlak generasi muda, sekaligus pusat pelayanan sosial yang memastikan kesejahteraan warga di sekitarnya. 

Pesan tersebut ditegaskan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat meresmikan selesainya renovasi Masjid Jami' Al-Falah di Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Senin (16/11/2026). 

Gubernur menyampaikan bahwa peristiwa ambruknya bangunan Masjid Jami' Al-Falah sekitar dua tahun lalu merupakan bentuk tarbiyah atau ujian yang justru membangkitkan kesadaran kolektif, kepedulian, serta semangat gotong royong masyarakat hingga masjid tersebut dapat berdiri kembali dengan megah. 

"Segala sesuatu yang datang adalah ujian dan tarbiyah bagi kita. Kalau tidak ada peristiwa ambruknya masjid ini, mungkin tidak lahir semangat gotong royong, musyawarah, dan kepedulian luar biasa seperti sekarang. Setiap batu dan tenaga yang disumbangkan masyarakat insyaallah menjadi amal jariyah hingga hari kiamat," ujar Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menitipkan tiga fungsi utama Masjid kepada jajaran pengurus takmir dan jemaah agar kemegahan fisik Masjid Jami' Al-Falah berbanding lurus dengan kemakmuran aktivitas di dalamnya. 

Pertama, menjadikan masjid sebagai pusat dakwah dan memakmurkan salat berjamaah lima waktu, khususnya salat Subuh. Menurutnya, masjid yang makmur oleh kehadiran warga akan mendatangkan rahmat, ketenangan, dan keberkahan bagi seluruh rumah tangga di kampung tersebut. 

Kedua, mengoptimalkan masjid sebagai pusat ta'lim dan pendidikan karakter bagi anak-anak serta generasi muda. Gubernur menekankan bahwa pembinaan agama dan adab tidak bisa hanya mengandalkan jam pelajaran di sekolah formal yang terbatas, melainkan harus diperkuat melalui lingkungan masjid agar kelak lahir pemimpin-pemimpin masa depan Provinsi Lampung dari Kampung Buyut Udik. 

Ketiga, mengembalikan peran masjid sebagai pusat pelayanan sosial umat sebagaimana dicontohkan pada masa Rasulullah SAW. Gubernur mendorong pengurus Masjid Jami' Al-Falah membuka layanan masjid ramah musafir (masjid transit) sekaligus mengelola lumbung pangan atau cadangan sembako bagi warga sekitar. 

"Pastikan tidak ada satu pun warga di sekitar masjid yang kelaparan. Jika ada ratusan kepala keluarga di lingkungan ini, masjid harus hadir menjadi solusi sosial. Pemerintah Provinsi Lampung insya Allah siap mendukung penuh upaya pembinaan dan pemberdayaan umat berbasis masjid," tegasnya. 

Sementara itu, Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri mengapresiasi kekompakan panitia, tokoh masyarakat, dan para donatur yang telah bergotong royong menyelesaikan renovasi Masjid Jami' Al-Falah hingga layak menjadi percontohan di Kabupaten Lampung Tengah. Ia juga menilai bahwa nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dan hablum minannas yang digaungkan Gubernur sejalan dengan semangat kebersamaan masyarakat Lampung Tengah. 

Dalam kesempatan yang sama, I Komang Koheri menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian besar Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pembangunan infrastruktur di wilayahnya, termasuk alokasi anggaran lebih dari Rp300 miliar untuk perbaikan ruas jalan provinsi di Kabupaten Lampung Tengah. 

Sebelumnya, tokoh masyarakat Kampung Buyut Udik, Ibnu Hajar, menuturkan bahwa proses kebangkitan pembangunan kembali Masjid Jami' Al-Falah dimulai pasca-peristiwa ambruknya bangunan pada 1 April 2024. 

Bermodalkan dana awal Rp14 juta dari hasil penjualan besi bekas reruntuhan, pembangunan terus bergulir berkat swadaya warga Kampung Buyut Udik, Kampung Buyut Ilir, Bandar Buyut, serta dukungan para donatur. 

"Masjid Jami' Al-Falah berada di perbatasan Buyut Udik dan Buyut Ilir. Masjid ini dibangun oleh seluruh umat dan diperuntukkan bagi kemaslahatan kita semua tanpa sekat wilayah," ungkap Ibnu Hajar. 

Selain melaporkan selesainya renovasi masjid, Ibnu Hajar juga menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Tengah terkait peningkatan infrastruktur jalan penghubung ruas Gunung Sugih Kota Gajah yang menjadi akses vital layanan kesehatan dan ambulans warga, serta perbaikan akses jalan menuju fasilitas pendidikan di Kampung Buyut Udik. (Pemerintah Provinsi Lampung).

TP PKK Provinsi Lampung Hadirkan Pembinaan Terpadu, Kota Karang Dicanangkan sebagai Kelurahan TAPIS

Bandar Lampung --- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza mencanangkan Kelurahan TAPIS (Kelurahan Binaan TP PKK Provinsi Lampung) di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Senin (16/11/2026).

Pencanangan ini menjadi bagian dari komitmen TP PKK Provinsi Lampung dalam memperkuat peran keluarga melalui pembinaan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK secara berkelanjutan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza menyampaikan bahwa keberhasilan program PKK membutuhkan keterlibatan seluruh kader dan dukungan masyarakat, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan hingga kelompok dasawisma.

Menurutnya, kader PKK dan Posyandu harus menjadi penggerak aktif di tengah masyarakat, tidak hanya menjalankan kegiatan administratif, tetapi juga melakukan pendekatan langsung atau jemput bola untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan dasar.

"Gerak PKK ini luas, tidak hanya menyangkut sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga dan masyarakat. Karena itu, kita harus bergerak bersama-sama dan bergotong royong," ujarnya.

Ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih ditemukan di Kelurahan Kota Karang, di antaranya anak-anak yang mengalami stunting serta anak yang tidak melanjutkan atau enggan bersekolah. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan bersama yang membutuhkan perhatian kader PKK, Posyandu, pemerintah, dan keluarga.

Batin Wulan menegaskan pentingnya peran kader dalam mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai fasilitas pelayanan pemerintah, seperti pemeriksaan kesehatan di Posyandu dan Puskesmas serta program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Selain itu, penguatan kelembagaan dan kapasitas kader PKK juga menjadi perhatian melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan agar kader mampu menjadi penggerak, pendamping, sekaligus teladan bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Pokja I dan Pokja III TP PKK Provinsi Lampung turut memberikan edukasi dan pembinaan kepada kader PKK serta masyarakat. Materi pembinaan diarahkan pada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, pemenuhan gizi keluarga, pencegahan stunting dan kecacingan, penurunan risiko penyakit tuberkulosis (TBC), serta peningkatan kesadaran terhadap kesehatan ibu dan anak.

Sebagai bentuk dukungan konkret, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyaluran sejumlah bantuan dan pelayanan kepada masyarakat. Di antaranya bantuan kebutuhan pokok melalui kolaborasi dengan Baznas, bantuan susu, pelayanan Posyandu dan pemeriksaan kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bersama Puskesmas, serta bantuan sembako, kursi roda, dan alat bantu dengar bagi lansia dan penyandang disabilitas melalui Palang Merah Indonesia (PMI).

Dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga juga diberikan melalui penyerahan empat unit mesin jahit dan oven untuk kelompok usaha ekonomi produktif. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, produktivitas, serta kemandirian ekonomi perempuan di Kelurahan Kota Karang.

Batin Wulan juga mendorong pengembangan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat, khususnya produk olahan hasil perikanan, melalui peningkatan kualitas produk dan pemenuhan sertifikasi halal agar semakin memiliki daya saing dan kepercayaan konsumen.

Di bidang pendidikan, masyarakat turut menerima bantuan buku cerita, beasiswa tahfiz Al-Qur'an untuk siswa selama tiga tahun melalui kolaborasi dengan Baznas, serta bantuan Al-Qur'an bagi masjid, musala, dan rumah ibadah.

Sementara itu, dalam upaya mendukung ketahanan pangan keluarga dan pengendalian inflasi, Batin Wulan mengajak kader PKK memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam cabai dan berbagai komoditas pangan kebutuhan sehari-hari.

Menurutnya, pemanfaatan pekarangan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga melalui pengelolaan kebun PKK dan kelompok wanita tani.

"Saya ingin keberhasilan pembinaan di Kelurahan Kota Karang ini terus dimonitor dan dievaluasi. Jadi, tidak hanya berhenti pada pencanangan dan kegiatan seremonial hari ini, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Ia berharap Kelurahan Kota Karang dapat berkembang menjadi kelurahan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

"Keberhasilan program PKK adalah keberhasilan kita bersama. Semoga kolaborasi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi terwujudnya keluarga yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera menuju Lampung Maju Indonesia Emas," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza secara resmi mencanangkan Kelurahan Kota Karang sebagai Kelurahan TAPIS Binaan TP PKK Provinsi Lampung.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Wilson Faisol menyampaikan apresiasi atas pencanangan dan pembinaan yang dilaksanakan TP PKK Provinsi Lampung.

Ia berharap kehadiran Ketua TP PKK Provinsi Lampung beserta jajaran dapat menjadi motivasi bagi TP PKK Kota Bandar Lampung untuk terus meningkatkan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK melalui pembinaan dan sinergi lintas sektor.

Wali Kota Bandar Lampung juga menyampaikan terima kasih atas berbagai bantuan yang disalurkan kepada masyarakat Kelurahan Kota Karang. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dalam laporannya, Ketua TP PKK Kota Bandar Lampung Sri Asiyah menyampaikan bahwa Kelurahan Kota Karang memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.391 jiwa, terdiri atas 5.273 laki-laki dan 5.118 perempuan. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan, sementara lainnya berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri, pedagang, dan buruh.

Ia menjelaskan, Kelurahan Kota Karang memiliki potensi unggulan perikanan, khususnya Pulau Pasaran yang dikenal sebagai sentra produksi ikan teri dengan jangkauan pemasaran hingga berbagai kota di Indonesia.

Sebagai kelurahan binaan, Kota Karang telah mendapatkan pembinaan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan program PKK melalui Pokja I hingga Pokja IV juga telah berjalan dengan sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pada Pokja I, terdapat Pos Curhat sebagai wadah pengaduan masyarakat terkait persoalan perempuan dan anak, pengajian rutin, senam lansia, gerakan tetangga, serta kegiatan kerja bakti.

Pokja II mengembangkan kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) melalui pengolahan hasil perikanan menjadi berbagai produk, seperti pepes ikan, sambal teri kecombrang, dan aneka keripik yang telah dipasarkan di dalam maupun luar Kota Bandar Lampung.

Sementara itu, Pokja III mengembangkan pemanfaatan lahan pekarangan melalui penanaman aneka sayuran dan kegiatan budi daya ikan dalam ember (budikdamber) bekerja sama dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) Srikandi. Kelurahan Kota Karang juga telah melaksanakan penanaman lebih dari 1.600 bibit mangrove melalui kolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung serta organisasi nonpemerintah setempat. Ke depan, kawasan tersebut direncanakan untuk dikembangkan menjadi ekowisata mangrove yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi kreatif keluarga nelayan.

Adapun Pokja IV menjalankan pelayanan Posyandu yang mengintegrasikan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Posyandu Melati secara rutin melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penimbangan bagi balita maupun lansia.

Selain itu, telah terbentuk Bank Sampah Kelurahan Kota Karang (Baskara) yang dikelola kelompok ibu rumah tangga dengan pendampingan organisasi lingkungan Mitra Bentala. Kegiatannya meliputi pemilahan sampah organik dan anorganik, penyetoran sampah kering yang memiliki nilai ekonomi, serta pengolahan sampah plastik menjadi berbagai produk kerajinan.

Sri Asiyah berharap pencanangan dan pembinaan Kelurahan TAPIS oleh TP PKK Provinsi Lampung dapat semakin memperkuat program pemberdayaan keluarga yang telah berjalan serta mendorong pengembangan potensi lokal Kelurahan Kota Karang secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza juga meninjau berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan TAPIS, mulai dari pelayanan Posyandu, kegiatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K), produk UMKM, pemanfaatan pekarangan melalui kebun PKK, hingga kegiatan kelompok wanita tani.

Pada kesempatan yang sama, Batin Wulan turut menyerahkan berbagai bantuan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan tersebut meliputi kebutuhan pokok, susu, buku cerita, Al-Qur'an, beasiswa tahfiz Al-Qur'an, mesin jahit, oven untuk usaha produktif, bibit cabai, serta bantuan kursi roda dan alat bantu dengar bagi lansia dan penyandang disabilitas. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan pelayanan Posyandu dan pemeriksaan kesehatan gratis. (Pemerintah Provinsi Lampung).

Tiga Agenda Strategis Dibahas, Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi dan Perlindungan Sosial

BANDAR LAMPUNG — Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), dr. Imam Ghozali, Sp.An., M.Kes., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Command Center Lantai 2 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Senin (16/11/2026).

Rakor tersebut membahas tiga agenda utama, yakni persiapan penetapan upah minimum tahun 2027, percepatan registrasi ulang dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial, serta evaluasi perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di daerah.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan iklim investasi. 

Salah satu perhatian utama adalah proses penetapan upah minimum tahun 2027 yang diharapkan berlangsung kondusif melalui komunikasi dan dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

Mendagri meminta pemerintah daerah, khususnya gubernur, untuk mengedepankan pendekatan dialog sosial dalam merumuskan kebijakan pengupahan. 

Pemerintah daerah diharapkan dapat mempertemukan kepentingan pekerja dan dunia usaha sehingga menghasilkan keputusan yang proporsional, menjaga kesejahteraan pekerja, serta tetap mendukung keberlangsungan industri dan investasi.

Ia juga meminta jajaran Kementerian Dalam Negeri mengawal proses penetapan tersebut melalui koordinasi dan pemantauan bersama pemerintah daerah agar seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yassierli dalam paparannya menjelaskan bahwa penetapan upah minimum tahun 2027 akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan yang telah ditandatangani Presiden pada 28 Oktober 2026.

Berdasarkan ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan sesuai kebijakan masing-masing daerah.

Yassierli menjelaskan, terdapat tiga variabel utama yang menjadi pertimbangan dalam penetapan upah minimum, yaitu kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan.

Dalam penghitungan kenaikan upah minimum, pemerintah juga mempertimbangkan formula yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0 sebagaimana diatur dalam regulasi baru.

Terkait kebutuhan hidup layak, pemerintah menyiapkan estimasi berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS dengan menggunakan pendekatan metodologi International Labour Organization (ILO).

Estimasi tersebut mencakup empat kelompok pengeluaran, yakni makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta perumahan. Selain estimasi tingkat provinsi, Kementerian Ketenagakerjaan juga menyiapkan estimasi KHL tingkat kabupaten/kota melalui pendekatan klaster berdasarkan karakteristik daerah.

Yassierli menegaskan bahwa data estimasi KHL tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi dewan pengupahan daerah dan kepala daerah, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi, karakteristik industri, serta kemampuan dunia usaha di masing-masing wilayah.

Ia juga mendorong agar proses penetapan upah minimum dilakukan melalui dialog sosial dengan melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan unsur pengusaha sehingga keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.

Berdasarkan jadwal yang disampaikan, penetapan UMP tahun 2027 ditargetkan paling lambat 21 November 2026, diikuti penetapan UMSP lima hari setelahnya. Sementara itu, penetapan UMK ditargetkan paling lambat 25 November 2026 dan UMSK lima hari setelah penetapan UMK.

Agenda berikutnya membahas percepatan registrasi ulang dan verifikasi data penerima bantuan sosial melalui sistem digital yang dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional.

Perwakilan Dewan Ekonomi Nasional, Rahmat Danu Andika, menyampaikan bahwa masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diwajibkan melakukan pendaftaran ulang melalui platform Perlinsos untuk periode bantuan tahun 2027.

Proses pendaftaran dirancang lebih mudah dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi biometrik wajah tanpa harus mengunggah dokumen tambahan. Sistem tersebut telah terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah dan lembaga terkait.

Untuk memperluas akses masyarakat, saat ini telah tersedia lebih dari 1,2 juta agen di seluruh Indonesia yang dapat membantu masyarakat melakukan pendaftaran melalui perangkat digital.

Rahmat menjelaskan, berdasarkan pembaruan data terakhir, jumlah pendaftar secara nasional telah mencapai sekitar 22 juta keluarga atau hampir 80 juta jiwa.

Ia juga memperkenalkan dashboard publik yang dapat diakses melalui laman dasbor Perlinsos untuk memantau perkembangan pendaftaran di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Menurutnya, capaian pendaftaran sekitar 50 persen dari populasi dapat menjadi indikator awal bahwa sosialisasi dan akses pendaftaran telah berjalan cukup baik. 

Namun, angka tersebut bukan target pendaftaran seluruh penduduk karena bantuan sosial memang diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria, terutama kelompok desil 1 sampai 4.

Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat memantau perkembangan pendaftaran sekaligus mengidentifikasi wilayah yang masih membutuhkan penguatan sosialisasi dan pendampingan.

Mendagri mengharapkan seluruh pemerintah daerah berperan aktif memastikan masyarakat yang berhak memperoleh bantuan sosial tidak terlewat dalam proses registrasi ulang, sehingga penyaluran bantuan pada 2027 semakin tepat sasaran.

Pada sesi pemaparan perkembangan inflasi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan harga pangan bergejolak menjelang akhir tahun 2026.

Berdasarkan data inflasi Oktober 2026, inflasi tahunan nasional tercatat sebesar 3,23 persen. Jika dilihat berdasarkan komponennya, inflasi harga bergejolak (volatile food) mencapai 5,81 persen, inflasi harga yang diatur pemerintah sebesar 3,24 persen, dan inflasi inti sebesar 2,56 persen.

Amalia menjelaskan, sejumlah komoditas yang perlu mendapat perhatian adalah cabai merah, cabai rawit, tomat, dan sawi hijau. Selain itu, perkembangan harga beras, minyak goreng, serta daging sapi juga perlu terus dipantau.

Menurutnya, cabai merah dan cabai rawit masih menjadi komoditas yang memberikan tekanan terhadap perkembangan harga di berbagai daerah. Sementara itu, beras dan minyak goreng perlu diwaspadai karena meskipun pergerakan harganya relatif stabil, tingkat harganya masih tergolong tinggi.

BPS juga mencatat bahwa pada Minggu Kedua November 2026 masih terdapat 124 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pemantauan harga dan ketersediaan pasokan secara berkelanjutan.

Khusus Provinsi Lampung, berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) dengan pencatatan hingga 13 November 2026, IPH pada Minggu Kedua November 2026 tercatat sebesar 0,13 persen.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan harga di Provinsi Lampung yang perlu terus dicermati melalui pemantauan komoditas strategis, penguatan koordinasi lintas sektor, serta upaya menjaga kelancaran pasokan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen terus menyelaraskan kebijakan daerah dengan arahan pemerintah pusat, baik dalam menjaga stabilitas harga, mendorong kesejahteraan pekerja, maupun memastikan program perlindungan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran. (Pemerintah Provinsi lampung).

Hadiri Krakatoa Heritage Carnival 2026, Gubernur Mirza Apresiasi Kekayaan Budaya Lampung Selatan, Dorong Pengembangan Potensi Pariwisata dan Penguatan SDM untuk Mendukung Kemajuan Daerah

 

LAMPUNG SELATAN ----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi kekayaan budaya dan potensi pariwisata Kabupaten Lampung Selatan yang ditampilkan melalui Krakatoa Heritage Carnival 2026. 

Kegiatan tersebut dinilai menjadi salah satu upaya memperkenalkan kekayaan budaya daerah sekaligus menjadikan Lampung Selatan sebagai tujuan pariwisata yang semakin dikenal masyarakat luas.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Krakatoa Heritage Carnival dalam rangkaian Lamsel Fest 2026, memperingati Hari Jadi ke-70 Kabupaten Lampung Selatan, di Lapangan Korpri Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu (14/11/2026).

Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, dan Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Pariwisata Zita Anjani.

Gubernur Mirza mengatakan, Lampung Selatan memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera.

Ia mengapresiasi semangat masyarakat Lampung Selatan yang terus berkontribusi membangun daerah melalui sektor pertanian, peternakan, dan berbagai bidang lainnya dengan mengedepankan kebersamaan serta gotong royong.

Menurut Gubernur Mirza, kemajuan pembangunan Lampung Selatan juga terlihat dari capaian pertumbuhan ekonominya. Berdasarkan data tahun 2025, Lampung Selatan menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Lampung. Capaian tersebut masih berlanjut hingga 2026.

"Terima kasih Bapak Bupati telah memimpin Lampung Selatan dengan baik," ujar Gubernur Mirza. 

Lebih lanjut, Gubernur Mirza mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mempersiapkan daerah dan masyarakatnya untuk menyambut wisatawan dari berbagai daerah, termasuk mancanegara.

Ia berharap potensi pariwisata yang dimiliki Lampung Selatan dapat terus dikembangkan sehingga keindahan daerah tersebut semakin dikenal masyarakat Indonesia.

Selain pengembangan pariwisata, Gubernur Mirza menekankan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai modal utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya para orang tua, untuk bersama-sama menjaga dan mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi generasi unggul yang mampu membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa.

"Saya sebagai gubernur menitipkan seluruh masyarakat Lampung Selatan, mari kita sama-sama menjaga dan mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak terbaik dari Provinsi Lampung," katanya.

Gubernur Mirza berharap ke depan akan lahir generasi-generasi unggul dari Lampung Selatan yang mampu berkontribusi di tingkat nasional. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Radityo Egi Pratama yang telah menjadi mitra yang baik bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun daerah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi penyelenggaraan Krakatoa Heritage Carnival 2026. 

Zulhas mengatakan, keberagaman atraksi, pakaian adat, dan tarian yang ditampilkan dalam festival tersebut mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. 

Ia juga mengapresiasi karakter masyarakat Lampung yang terbuka, ramah, dan menjunjung tinggi persaudaraan.

"Lampung Selatan Festival ini hadiah ulang tahun untuk seluruh rakyat Lampung Selatan, Lampung, Indonesia, dan dunia. Saya sungguh bahagia. Festivalnya luar biasa, begitu kaya kita akan budaya. Berbagai atraksi, berbagai pakaian, berbagai tarian, itulah Indonesia," ujarnya.

Ia berharap penyelenggaraan festival tersebut dapat terus menjadi bagian dari upaya mendorong kemajuan Kabupaten Lampung Selatan serta membawa keberkahan bagi masyarakat Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dan Indonesia.

Krakatoa Heritage Carnival 2026 dimeriahkan dengan Parade Budaya 7 Marga, Parade Delegasi Empat Negara dari Rusia, Polandia, Bulgaria, dan Korea Selatan, Parade Budaya dari seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, Parade Tuping, serta penampilan teatrikal.

Kegiatan tersebut juga mencatatkan pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui penyalaan 2.470 lentera.

Intermezzo

Travel

Teknologi